Lumajang – Kegiatan sosialisasi penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) menghadirkan pemaparan materi pertama dari narasumber BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jember. Acara ini diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, perangkat desa, serta perwakilan instansi terkait guna menyamakan persepsi dan memastikan informasi tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat.

Dalam pemaparannya, perwakilan BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa penonaktifan peserta PBI JK dilakukan berdasarkan hasil pembaruan dan verifikasi data yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Data tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang secara berkala diperbarui untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Materi pertama menekankan beberapa poin penting, di antaranya:

Mekanisme penonaktifan kepesertaan PBI JK.

Kriteria peserta yang dinonaktifkan.

Prosedur pengaktifan kembali bagi masyarakat yang masih memenuhi syarat.

Alternatif kepesertaan melalui segmen mandiri apabila sudah tidak terdaftar sebagai PBI.

Selain itu, dijelaskan pula bahwa peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau dinas sosial setempat apabila merasa masih layak menerima bantuan iuran. Pemerintah daerah diharapkan proaktif membantu proses pendataan dan verifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Suasana sosialisasi berlangsung interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait kendala yang sering muncul di lapangan, seperti peserta yang tiba-tiba tidak aktif saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya pengecekan status kepesertaan secara berkala melalui kanal resmi maupun aplikasi Mobile JKN.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami prosedur dan kebijakan terbaru terkait penonaktifan peserta PBI JK, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.